Alasan Tunjangan Ratusan Juta Tak Akan Cukup Bagi Anggota DPR Menurut Angelina Sondakh
Angelina Sondakh mengungkap bahwa tunjangan ratusan juta rupiah per bulan bagi anggota DPR RI tidak cukup untuk menjalankan tugas politik secara optimal. Simak penjelasan lengkapnya dan faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan finansial wakil rakyat.
Showbizline – Angelina Sondakh, mantan anggota DPR RI sekaligus publik figur yang pernah menjabat selama dua periode, kembali menjadi sorotan setelah mengungkap realitas di balik besarnya tunjangan anggota dewan.
Dalam sebuah wawancara di program FYP Trans7, ia menyatakan bahwa tunjangan sebesar Rp150 juta per bulan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang anggota DPR RI.
“Karena ini nggak akan cukup,” ujar Angelina, menanggapi pertanyaan Irfan Hakim tentang godaan terbesar yang dihadapi artis saat menjadi wakil rakyat.
Biaya Politik yang Fantastis

Pernyataan tersebut pun mengagetkan. Terutama karena angka Rp150 juta dianggap sangat besar oleh masyarakat umum.
Namun menurut Angelina, besarnya pengeluaran yang harus ditanggung oleh anggota DPR tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pribadi, melainkan juga dengan biaya politik yang tidak sedikit.
“Mungkin karena kita ingin nyalon lagi, kita ingin mendapatkan kepercayaan rakyat lagi, maka of course biayanya tidak sedikit,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa komunikasi politik yang intensif dan upaya mempertahankan basis dukungan membutuhkan dana yang besar dan berkelanjutan.
Pentingnya Transparansi
Angelina juga menyoroti pentingnya transparansi dalam memahami kebutuhan riil anggota DPR. Ia menyebut bahwa publik perlu mengetahui secara jelas berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan agar seorang wakil rakyat bisa menjalankan tugasnya secara efektif.
“Nah itulah yang kita ingin untuk dibuka sebenarnya berapa sih yang betul-betul diperlukan anggota DPR agar supaya dia itu bisa mewakili kita dan apa yang menjadi outputnya,” lanjutnya.
Dalam wawancara tersebut, Irfan Hakim sempat menunjukkan rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang mencapai sekitar Rp104 juta per bulan, termasuk tunjangan rumah dinas.
Meski nominal tersebut terkesan besar, Angelina menegaskan bahwa ukuran “cukup” sangat relatif dan bergantung pada konteks politik yang dijalani.
Buka-bukaan Iklim Dunia Politik di Eranya

Ia juga mengakui bahwa kesadaran akan kompleksitas dunia politik baru benar-benar ia rasakan setelah menjalani masa hukuman akibat kasus korupsi yang menjeratnya di masa lalu.
Angelina menyebut bahwa dunia politik saat itu sangat dipenuhi dengan permainan kekuasaan dan strategi yang kompleks.
“(Dulu) it’s about game, tentang akrobatiknya orang. Aku mengetahui ketika aku akhirnya harus masuk penjara,” ungkapnya dengan nada reflektif.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pengalaman pribadi dan profesionalnya memberikan perspektif unik tentang dinamika politik dan tuntutan finansial yang menyertainya.
Isu tunjangan DPR memang kerap menjadi sorotan, terutama di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi anggaran negara.
Pernyataan Angelina Sondakh membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana sistem politik Indonesia dapat lebih terbuka dalam menjelaskan kebutuhan dan pengeluaran wakil rakyat.
Juga bagaimana masyarakat dapat memahami kompleksitas di balik angka-angka yang selama ini hanya terlihat di permukaan.















