Berkaca Kasus Tumbler Hilang di KRL: Cukupkah Prosedur Lost and Found? Atau Harus Buka Akses CCTV?

SHOWBIZLINE – Insiden tumbler tertinggal di KRL yang sempat viral beberapa waktu lalu kembali memantik diskusi publik mengenai prosedur penanganan kehilangan barang.

Sebagian masyarakat merasa proses pelaporan dan akses CCTV terlalu rumit, sementara pihak KAI menegaskan bahwa aturan tersebut dibuat demi menjaga validitas data dan integritas hukum.

Di tengah riuhnya pro dan kontra, pertanyaan mendasar pun muncul: apakah prosedur yang ada saat ini sudah cukup, atau perlu diperbaiki agar lebih responsif?

Layanan Lost and Found KAI: Data Menunjukkan Banyak Kasus Berhasil Ditangani

Dalam berbagai pernyataan resmi, PT KAI mengklaim bahwa sistem Lost and Found berjalan cukup efektif. Dan memang, data memperlihatkannya.

Menurut laporan KAI yang dikutip Antara News, sepanjang Januari–Juli 2025 terdapat 7.735 barang tertinggal yang berhasil ditemukan dan diamankan di stasiun maupun kereta.

Dari angka tersebut, 2.680 di antaranya adalah barang berharga, seperti ponsel, laptop, dompet, hingga dokumen penting.

Pada periode lain, KAI juga mencatat 4.036 barang temuan selama Januari–April 2025. Sebanyak 1.471 di antaranya adalah barang berharga, menurut laporan Kompas Money.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa ketika kasusnya adalah barang tertinggal — bukan barang yang dicuri — mekanisme Lost and Found KAI bekerja cukup baik.

Barang yang tertinggal di stasiun, toilet, musala, maupun gerbong sering berhasil ditemukan kembali oleh petugas. Bahkan, KAI mencatat pada 2024 telah berhasil mengamankan barang tertinggal senilai Rp11 miliar.

Di dunia transportasi massal, ini bukan angka kecil. Ribuan barang kembali ke pemiliknya, menandakan bahwa sistem dokumentasi dan SOP penanganan temuan di KAI pada dasarnya berjalan.

Namun, persoalan muncul ketika kasusnya bukan “barang tertinggal”, tetapi barang hilang — misalnya akibat pencurian atau kelalaian orang lain.

Ketika Barang Bukan Sekadar Tertinggal: Akses CCTV Jadi Sorotan

Kekecewaan publik biasanya muncul pada tahap ini. Dalam kasus tumbler viral kemarin, misalnya, prosedur untuk membuka CCTV dinilai terlalu rumit karena harus melalui laporan resmi dan melibatkan kepolisian.

Bagi sebagian penumpang, ini terasa memberatkan: barang mungkin bukan barang mewah, tetapi tetap memiliki nilai personal.

Komentar masyarakat di media sosial juga mengungkapkan ketidakseragaman perlakuan di lapangan.

Seorang penumpang bercerita bahwa ia pernah kehilangan sepatu di Stasiun Manggarai setelah salat magrib.

Ketika melapor, petugas langsung memproses form dan membuka CCTV — dan pelakunya terlihat melarikan diri ke KRL.

Pengalaman ini memperlihatkan bahwa tidak semua kasus harus menunggu laporan kepolisian; bergantung situasi, petugas ternyata bisa menindak cepat. Namun pada kasus lain, prosedurnya terasa kaku.

Contoh Kasus Nyata: Hilangnya iPad di KRL dan Penjelasan KAI

Pada Oktober 2023, seorang pengguna X bernama Alya mengungkapkan pengalamannya kehilangan iPad saat perjalanan ke Pasar Senen.

Ia meminta pengecekan CCTV, namun petugas mengatakan rekaman hanya dapat diakses ketika kereta tiba di stasiun akhir.

Beberapa menit kemudian, penumpang lain juga melaporkan kehilangan laptop. Bahkan pelaku diduga mengganti laptop dengan buku besar dan mengelem ritsleting tas — mengindikasikan pencurian terencana.

Namun meski sudah menjadi kasus kriminal, akses CCTV tetap tidak bisa dilakukan di tengah perjalanan. Ketika tiba di stasiun akhir, CCTV lagi-lagi belum dapat dibuka karena “bukan jam kerja petugas IT”.

Barulah keesokan harinya Alya dihubungi dan diberi kabar bahwa rekaman sudah bisa dianalisis, dan KAI bekerja sama dengan kepolisian.

VP Public Relations PT KAI, Joni Martinus, menjelaskan bahwa proses pengecekan CCTV memang tidak bisa dilakukan spontan, karena membutuhkan tahapan teknis dan memastikan data valid bila suatu saat dijadikan barang bukti hukum.

Alasan ini dapat dipahami, tetapi di sisi lain menimbulkan ekspektasi baru dari masyarakat: bagaimana agar prosedur CCTV tetap aman secara legal, tetapi bisa lebih cepat diakses ketika diperlukan?

Harapan Baru: Perlu Aturan Akses CCTV yang Lebih Transparan dan Konsisten

Dari berbagai cerita dan data, tampak jelas bahwa ada dua sisi yang sama pentingnya:

KAI memiliki data keberhasilan Lost and Found yang solid, sehingga prosedur yang ada sebenarnya bukan sekadar formalitas.

Tetapi konsistensi penanganan akses CCTV di lapangan belum merata, sehingga kasus yang mirip bisa diperlakukan berbeda.

Masyarakat umumnya tidak menuntut CCTV dibuka sembarangan. Yang diminta hanyalah prosedur yang jelas, terbuka, dan seragam — agar tidak ada kesan “tergantung petugasnya”.

Harapannya, rekaman CCTV untuk kasus barang tertinggal tetap mengikuti alur resmi KAI.

Rekaman CCTV untuk kasus kehilangan yang terindikasi pencurian dapat diproses lebih cepat, setidaknya dengan supervisi langsung petugas berwenang.

Informasi mengenai prosedur akses CCTV dipublikasikan jelas, sehingga penumpang tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan.

Dengan demikian, keamanan penumpang dan integritas hukum tetap terjaga, tetapi rasa keadilan dan kenyamanan publik juga terpenuhi.

Perbaikan Bukan untuk Menyalahkan, tetapi untuk Menguatkan Kepercayaan Publik

Kasus tumbler yang viral kemarin memperlihatkan bahwa isu kehilangan barang bukan hanya soal benda, tetapi juga soal rasa aman dan kepercayaan terhadap penyedia layanan transportasi.

Di sisi lain, data KAI menunjukkan bahwa banyak barang berhasil dikembalikan berkat SOP yang berjalan.

Tentunya bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan untuk menyoroti ruang perbaikan.
Karena berapa pun nilai barangnya, tak ada penumpang yang ingin kehilangannya.

Dan ketika prosedur dibuat lebih mudah dipahami dan diikuti, bukan hanya penumpang yang merasa terbantu — tetapi juga petugas yang bekerja di lapangan.