Kasus Viral Yai Mim VS Sahara, Konflik Tetangga Jadi Isu Nasional (Seri 4)

Showbizline – Seiring konflik memasuki fase publik dan hukum, sejumlah perkembangan signifikan kasus Yai Mim vs Sahara mulai muncul yang memberi gambaran bagaimana kasus ini memengaruhi reputasi, relasi sosial, dan dinamika penyelesaian.

Pada 6 Oktober 2025, potongan video dari podcast yang dipandu Denny Sumargo viral memperlihatkan bahwa Sahara meminta maaf secara langsung kepada Yai Mim melalui sambungan telepon.

Ia mengakui bahwa ia pernah melontarkan kata-kata kasar dalam emosi dan menyebut bahwa intonasi ucapannya tidak pantas, terutama karena ditujukan kepada seorang figur agama. Pernyataan maaf itu diklaim dilakukan atas saran pihak ketiga agar suasana mereda.

Meski meminta maaf, Sahara menyebut bahwa ia belum menerima permintaan maaf balik dari Yai Mim maupun istrinya. Dia menegaskan bahwa niatnya adalah untuk melakukan itikad baik demi meredam konflik.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Malang pada 6 Oktober, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa hubungan antara Yai Mim dan Sahara kini “kembali harmonis” setelah pertemuan langsung. Ia menyebut bahwa kunjungannya bukan sebagai mediator formal, melainkan semata upaya mengonfirmasi kabar kerukunan.

Tekanan Sosial dan Pengusiran

Selain dari ranah media dan hukum, konflik ini telah memicu tindakan sosial lokal. Berdasarkan laporan, warga Perumahan Joyogrand mengadakan rapat dan menyepakati surat keputusan yang menolak keberadaan Yai Mim di lingkungan, dengan lima poin tudingan termasuk “pengumbar aurat,” “menutup akses jalan,” dan pelanggaran norma kesopanan.

Yai Mim mengklaim bahwa surat pengusiran ini bukan keputusan spontan warga saja, melainkan dikondisikan oleh Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh lingkungan lain serta pihak Sahara dan suaminya. Ia menyatakan bahwa ada tekanan agar keluarganya “dipindahkan” dari lingkungan tersebut.

Sebagai konsekuensi tekanan sosial, Yai Mim dilaporkan memilih mundur dari aktivitas mengajar di UIN Malang. Pihak kampus kemudian menangguhkan tugas mengajarnya dan menyerahkan penanganan kasus ini ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Beberapa pihak media juga menyebut bahwa mahasiswa UIN enggan menghadiri kelas yang diajarnya, kemungkinan karena reputasi yang telah tercoreng.

Analisis Pakar dan Pandangan Hukum

Seiring perkembangan kasus, beberapa pakar hukum memberi komentar bahwa kedua belah pihak dapat dikatakan memiliki hak untuk melapor dan mempertahankan narasi mereka hingga proses hukum berjalan.

Dalam opini yang dikutip media, tidak bisa langsung menyimpulkan siapa benar atau salah tanpa pemeriksaan resmi. Selain itu, analis menyebut bahwa publik cenderung mengambil posisi berdasarkan potongan video atau unggahan media sosial tanpa memeriksa bukti dan konteks lengkap.

Di sisi lain, publik mulai menyoroti campur tangan unsur lingkungan (RT/RW, tokoh musala) dalam konflik yang secara awal tampak sebagai masalah antar tetangga.

Beberapa ulasan kronologi di media menyebut adanya dugaan “persekongkolan” untuk mendesak pengusiran atau mengambil langkah kolektif terhadap Yai Mim.

Jalan ke Depan: Pengamanan Legal dan Pemulihan Sosial

Hingga pekan pertama Oktober 2025, proses hukum belum menghasilkan status tersangka bagi salah satu pihak secara terbuka.

Polisi menyatakan masih melakukan klarifikasi, pemeriksaan saksi, dan verifikasi bukti elektronik (unggahan media sosial, video, audio) sebagai bagian dari penyidikan.

Karena Sahara sempat meminta penundaan pemeriksaan (alasan berada di luar kota), belum semua langkah administratif selesai.

Skenario ke depan bisa meliputi keputusan apakah laporan salah satu pihak akan dinaikkan menjadi penyidikan atau dihentikan apabila bukti tidak mencukupi. Jika ada bukti kuat, bisa muncul penetapan tersangka dan pengadilan pidana atau perdata.

Di sisi sosial, publik dan lingkungan lokal kemungkinan akan terus memantau setiap perkembangan—terutama bagaimana kedua pihak merespons dari sisi reputasi dan komunikasi.

Bagi Yai Mim dan Sahara, pemulihan citra mungkin menjadi bagian penting dari strategi mereka: dari permintaan maaf publik hingga pernyataan bersama untuk meredam konflik.

Namun, jika proses hukum berjalan panjang, narasi dan persepsi publik mungkin tetap terbagi berdasarkan versi masing-masing pihak dan media yang memberitakan.